Bug Report: Pengadilan Media Sosial, Proses Hukum atau Proses Viral?

Jadi, baru-baru ini, DePA-RI (yang bisa kita sebut lembaga pengatur digital yang penuh harapan) mengeluarkan peringatan tentang bahaya pengadilan media sosial. Bahaya, katanya, dari fenomena "no viral no justice". Loh, ini kok jadi kayak acara reality show, yah?

Masalahnya, di era digital gini, berita viral bisa bikin nasib seseorang berubah dalam sekejap. Sekali posting, mohon maaf, logika langsung error. Ini kan mirip infinite loop, di mana semua orang berputar-putar dalam opini dan komentar tanpa henti. Tentunya ini bikin peradilan jadi terombang-ambing, entah berapa banyak kasus yang akhirnya nggak dapat keadilan karena hanya viral, bukannya valid.

Gue paham deh, orang-orang di luar sana mungkin lagi gencar-gencarnya berbagi pendapat. Tapi, apa semua itu harus dijadikan pertimbangan hukum? Di satu sisi, kita pengen keadilan, di sisi lain, kita bikin keputusan hukum dari tweet, postingan, atau bahkan meme. Bayangin aja, hakim yang ngeliat tweet trending dan langsung bikin keputusan. Kayak main tebak-tebakan yang ujung-ujungnya bisa bikin orang terpenjara. Nah, di sinilah letak logika yang aneh.

DePA-RI bener-bener harus ngasih penjelasan yang lebih jernih. Apa iya hukum bisa ditegakkan berdasarkan apa yang viral di media sosial? Gini deh, gue coba bayangkan kalau sistem hukum kita lebih mendengarkan tweet ketimbang fakta dan bukti. Mungkin kita bakal jadi negara dengan pengadilan di mana influencer lebih berkuasa daripada pejabat hukum. Gimana, udah bayangin chaos-nya?

Ini juga mirip kayak memindahkan 'pengadilan' ke platform biru itu, di mana 'hakim' adalah pengguna yang saling troll dan berbagi meme. Ini justru bikin keadilan jadi lebih remuk daripada pancake. Lain kali, cobalah untuk mempertimbangkan kembali sebelum memposting sesuatu yang bisa berakibat panjang. Hukum bukanlah lelucon yang bisa jadi viral hanya untuk menarik perhatian dalam waktu singkat.

Jadi, pada intinya, kita semua harus waspada. Bahaya pengadilan media sosial itu nyata, dan kita harus paham bahwa keadilan sejati bukan didapat dari likes, shares, atau retweets. Semoga DePA-RI bisa memberi pencerahan lebih lanjut soal ini, biar semua orang bisa tercerahkan sebelum tweet yang viral jadi keputusan hukum.