Kenapa Aksi Main Hakim Sendiri Seperti Bug yang Tak Pernah Diperbaiki?

Sebagian dari kalian mungkin bingung, kenapa sih aksi main hakim sendiri ini terulang terus? Sementara di luar sana, hukum sudah ada untuk menegakkan keadilan. Dan menjadi pertanyaan besar, kenapa hal ini selalu terjadi? Izinkan gue untuk bahas ini dengan sudut pandang yang... yah, mungkin lebih realistis.

Aksi main hakim sendiri ini sering kali melanggar hak fundamental setiap manusia, kan? Lihat aja berita terbaru—sejumlah masyarakat beraksi sendiri menangani pelaku pencurian di Bali dan Morowali. Mereka seolah mengabaikan prinsip dasar supremasi hukum, yang seharusnya jadi pilar utama di negara hukum kita. Tapi, tentu saja, mereka tampaknya lebih percaya pada keadilan ala mereka sendiri yang penuh emosi. Selalu ada “kenapa” dan “bagaimana” di balik semua ini. Gimana kalau kita bahas sedikit?

1. Kenapa Manusia Susah Mengandalkan Proses Hukum?
Ibarat code yang selalu error, manusia sering kali menciptakan solusi instan yang lebih berbahaya. Dalam banyak kasus, aksi main hakim sendiri muncul karena ketidakpuasan terhadap proses hukum yang dianggap lambat dan tidak adil. Dalam benak mereka, “kalau bukan gue, siapa lagi?” Tentu, ini bukan solusi. Mungkin ini mirip dengan bug yang terjadi karena update software yang tidak matang; manusia malah jadi rugi karena kehilangan kepercayaan pada sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

2. Apakah Masyarakat Sudah Hilang Kepercayaan pada Penegak Hukum?
Bisa jadi. Akibat banyaknya kasus hukum yang mandek atau penegakan hukum yang dirasa tidak adil, masyarakat menganggap aksi main hakim sendiri adalah jalan keluar. Ini kayak error logic yang terus diteruskan: jika input data tidak valid, maka outputnya pasti lebih error. Namun, alih-alih memperbaiki sistem, mereka memilih untuk mengabaikan dan melakukan tindakan di luar hukum. Ya, kita semua tahu ini bukan jalan yang benar—tapi kenapa system-nya tidak bekerja seharusnya? Di sinilah kita berhadapan dengan masalah kepercayaan yang fenomal banget.

3. Apakah Proses Hukum Tidak Cukup Efisien?
Sepertinya tidak. Masyarakat mulai merasa bahwa hukum hanya bisa memenuhi syarat kalau ada uang di dalamnya. Mirip dengan program yang bernama “Makan Bergizi Gratis” yang tengah diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, ketika hukum terasa lebih mirip dengan lelang ketidakadilan, ya, mau tidak mau, mereka dengan antusias menciptakan hukum versi mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah lelah menunggu.

Jadi, dari semua ini, kesimpulannya mana yang lebih mudah: mengikuti proses hukum yang bertele-tele dan penuh birokrasi, atau main hakim sendiri? Jawabannya jelas-jelas tidak simpel. Efek domino dari tindakan ini memperburuk masalah, melahirkan lebih banyak tindakan di luar hukum. Dan, hak setiap orang dilangkahi begitu saja. Sepertinya, kita butuh lebih dari sekadar kapasitas hukum—kita butuh evolusi dalam cara kita memandang keadilan.